IPWP dan ILWP tidak didukung oleh Parlemen Eropa

Jayapura (SN)- Dukungan Uni Eropa terhadap perjuangan International Parliamentary for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP) untuk memuluskan Papua Merdeka dibantah oleh mantan Dubes RI untuk Belgia dan Luxemberg, Najib Riphat Kesuma. Dalam jumpa persnya di Swissbell Hotel Kota Jayapura, Najib mengatakan bahwa deklarasi IPWP dan ILWP di Brussels pada tanggal 26 Januari 2010 hanya dihadiri segelintir orang. Anggota Parlemen Uni Eropa yang menghadiri deklarasi hanyalah Carolin Lukas (anggota parlemen Eropa dari Inggris-Red), Theys Berman (anggota Parlemen dari Belanda-Red). Hal ini menunjukan bahwa propaganda ILWP dan IPWP menjual isu Papua tidak laku karena hanya direspon oleh 2 dari total 736 anggota parlemen Uni Eropa.

Ruben Magai Siap Satukan Pemuda Papua

Calon Ketua KNPI Papua periode 2010-2013, Ruben Magai S.Ip mengaku siap menyatukan pemuda/pemudi Papua untuk berkreasi lebih jauh dan berperan aktif dalam pembangunan. Diyakini bahwa meski banyak terdapat perbedaan, hal tersebut dianggap menjadi satu tantangan untuk bagaimana mempersatukan perbedaan yang ada.

Waspada terhadap kelompok yang memanfaatkan isu Papua

Jubir Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Maco Tabuni, menyesal dan mengutuk keras peryataan Tim Pansus DPRP saat melakukan aksi demo di depan Kantor Depdagri Jakarta awal Juni 2010 lalu yang menyatakan bahwa bila SK 14 MRP tidak disahkan, maka rakyat Papua akan merdeka. Untuk itu, KNPB menuntut agar tim Pansus DPRP mencabut pernyataan tersebut. ‘’Kepada tim Pansus pilkada Provinsi Papua, KNPB meminta isu Papua merdeka agar tidak dijadikan alat kompromi politik untuk kepentingan elit politik Papua.

Perlukah Pemekaran Kodam di Papua?

Suhu politik di Papua meningkat. Upaya dialog Papua-Jakarta belum menemukan titik terang. Perjuangan untuk menyelesaikan berbagai isu di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik pun belum berhasil.
Dalam situasi demikian, kaum elite di Jakarta malah bersuara memekarkan Kodam Papua. Apakah pemekaran Kodam di Papua mampu meredam gerakan pro kemerdekaan Papua?

Permasalahan Di Papua

Written by Lambang Triyono,
Setelah perdamaian Aceh berhasil digulirkan, kini perhatian hendaknya tertuju ke Papua. Daerah ini masih belum mendapat perhatian dan langkah penyelesaian konflik secara berarti, meskipun sejak lama, dan hingga sekarang, konflik masih terus berlangsung disana.

MASALAH PAPUA

Ramadhan Pohan .
TAK usah ragu mengatakan Papua adalah cermin Indonesia di luar negeri. Pencitraan Tanah Air banyak bertumpu pada Papua. Suka atau tidak, faktanya memang demikian. Ibaratnya, satu jarum yang patah atau jatuh di Papua, pasti mendapat reaksi dan respons tinggi di mancanegara.

Pihak Asing Dilarang Ikut Campur Masalah Papua

Nicolas Fernandes

Seperti yang telah disampaikan oleh  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai masalah Papua, Presiden memperingatkan kepada pihak-pihak asing agar menjauhi masalah Papua dan menegaskan bahwa masalah tersebut merupakan masalah dalam negeri Indonesia. Masalah yang ada di Papua adalah masalah dalam negeri kita sendiri sehingga kita tidak menginginkan pihak luar dari mana pun datangnya untuk ikut campur urusan dalam negeri kita.

Penyelesaian masalah Papua, menurut presiden juga akan menggunakan cara-cara Indonesia tanpa perlu campur tangan pihak asing, dan yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah Papua adalah dengan cara damai, adil, dan bermatabat.

Sementara itu Pemerintah Indonesia  telah membantah keras terjadinya pembersihan etnis dan kekerasan oleh aparat keamanan di bumi Papua. Hal itu dibuktikan dalam kepemimpinan SBY bahwa selama satu setengah tahun pemerintahannya tidak ada kasus-kasus yang dapat digolongkan melanggar HAM.

Diharapkan kepada warga Papua, untuk tidak terpengaruh oleh ajakan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri yang berusaha menciptakan masalah baru di Papua. Selanjutnya Presiden SBY  juga menegaskan pemerintah pusat tidak pernah berpikir ataupun berniat untuk mengeksploitasi kekayaan alam Papua untuk kepentingan daerah-daerah lain.

Adanya Majelis Rakyat Papua (MRP) hal itu sebagai representasi adat, budaya, agama, dan kaum perempuan. Sehingga secara tidak langsung menghormati hak-hak masyarakat berdasarkan hukum adat sepanjang hal itu masih hidup dalam kenyataan sehari-hari.

Sumber : Papua Today

Siapa Benny Wenda?

Semua orang Papua selalu bertanya siapa Benny Wenda? Pahlawan atau Malaikat?  Jawabannya sangat menarik, karena bagaimana Benny Wenda mendapatkan manfaat dari konflik dapat juga mengambil bentuk yang berbeda sebagai berikut:

Keuntungan ekonomi,  kekuasaan politik,  psikologis kesenangan. Sebuah sumber yang amanah dari Oxford berbagi informasi yang mengejutkan mengenai bagaimana Benny Wenda mengambil banyak manfaat dari kisah palsu tentang konflik di Papua Barat.  Selain itu,  dengan memberikan semacam orasi terhadap LSM internasional atau bergabung pada banyak festival seni dan budaya terutama di Inggris, Benny Wenda hanya memberikan kisah palsu.

Keuntungan ekonomi dapat dieksploitasi oleh Benny Wenda dengan cara menghisap Uang Wajib Pajak Inggris melalui klaim sebagai pencari suaka. Tinggal di UK sangat sulit,  sehingga tidak ada cara lain selain memelihara konflik di Papua Barat. Lebih jauh lagi,  setelah beberapa tahun menikmati makan siang gratis dari uang Wajib Pajak Inggris, Benny Wenda tidak mampu kehilangan kesempatan untuk membesarkan anak-anaknya di Inggris. Melalui penggalangan dana haram dengan berbohong warga Inggris, Benny Wenda berhasil mengubah topeng dari pencari suaka pretender ke pengasingan diri pemimpin masyarakat Papua di Inggris. Dia juga ragu-ragu untuk anggota parlemen Inggris mengenai situasi terakhir di Papua Barat, sehingga ia dapat mengontrol anggota parlemen Inggris sebagai pendukungnya. Kekuasaan politik. Mengklaim diri Benny Wenda Pemimpin Papua merupakan kepura-puraan dengan memainkan wajah tampan yang polos tetapi licik. Dengan demikian, orang Inggris merasa kasihan dan mendukung dia sebagai korban yang paling jahat pemerintah Indonesia. Benny Wenda cerdik menciptakan pembenaran untuk bantuan karena represi politik Indonesia.

Kesenangan psikologis. Dunia dapat membaca dengan jelas maksud dan ambisi Benny Wenda sebagai Presiden masa depan Papua Barat. Hal ini lebih untuk konflik manfaat paling aneh, yang dapat diterjemahkan ke dalam perasaan superioritas dan sebuah mesianis kepastian mengenai tindakan seseorang. Berikut adalah wajah polos pembohong yang memproklamirkan diri sebagai satu-satunya pemimpin Papua yang peduli tentang masa depan Papua Barat.

Indonesia yang lebih demokratis,  membuat semakin Benny Wenda merasa takut dari kehilangan cengkeramannya di Inggris. Itu sebabnya dia tidak cukup sabar untuk melihat dinamika demokratisasi di Indonesia dan Papua Barat. Dengan melihat lebih banyak dan lebih banyak melibatkan masyarakat Papua dalam pemerintahan otonomi daerah, dia panik jadi dia mendorong pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat dan segera Pengacara Internasional untuk Papua Barat dalam rangka peningkatan ketegangan di Papua Barat. Tampaknya Benny Wenda mencapai sukses, sehingga ia dapat menyelamatkan pantatnya sementara. Tidak peduli seberapa licik Benny Wenda, adalah suatu hari nanti warga negara Inggris terutama mereka yang tinggal di Oxford, Essex, Exeter dan London akan menyadari bahwa Benny Wenda adalah benar pembohong.

Students stage rallies across Papua in call for referendum on self determination

Referendum for Papua was held in the name of Act of Free Choice in 1969. Today some elements of People who live in Papua call for referendum on self determination. Why? Dissatisfction to the condition of Papua, mismanagement of development and political repression are the main cause of such demand.

Papua today is very similar to North Ireland, day by day conflict driven by local elites has caused  casualties. As usual, both Indonesian Military and the OPM were responsible for human rights violation. However, the violations were not intentionally done to genocide ethnic groups in Papua. What happen there is a limited local war.

Maybe Indonesian government can learn from UK to solve the political problem in Papua.

Source of information:

RNZI

Posted at 07:26 on 03 March, 2008 UTC

A series of demonstrations calling for a referendum on Papuan self-determination have been held across Indonesia’s Papua region.

A spokesman for the West Papua National Authority, Jack Wainggai, says the rallies aimed to voice Papuans’ desire for a peaceful solution to the violence and poverty they live with.

He says they protested against Special Autonomy law because it has has failed to bring any improvement to Papuans’ lives since implementation in 2001.

“We want to say to the international public, national public and local public that West Papua needs a referendum, not Special Autonomy. The best solution is a referendum for West Papua abecause Special Autonomy is not good for us.”
Meanwhile, the chairman of the Papua People’s Assembly, Agus Alua, also says Special Autonomy simply hasn’t worked for Papua and should be re-negotiated.

He is currently in Jakarta to call on Indonesia’s President to open up dialogue on Papua and establish a referendum on special autonomy.