West Papua Today

Jangan pernah lupa dengan Sejarah

Pepera

HR 2601, yaitu RUU yang antara lain meminta agar Pepera Papua ditinjau kembali dan agar menteri luar negeri AS secara berkala memberikan laporan tentang efektivitas pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

RUU itu menyebut HR 2601, “the State Department Authorization Act for FY2006” yang diprakarsai oleh dua anggota Kongres AS, yaitu Donald M Payne (asal Newark, New Jersey) dan Eni FH Faleomavaega (asal Samoa, Amerika).

Faleomavaega dan Payne mendesak berbagai pihak agar memberi perhatian kepada warga Papua. Menurut RUU itu, Papua yang didominasi etnis Melanesia adalah eks koloni Belanda.

Meski Indonesia menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari teritori sejak merdeka pada tahun 1945, Papua tetap berada di bawah kontrol pemerintahan Belanda hingga tahun 1962.

Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani kesepakatan di Kantor PBB New York, yang kemudian dikenal sebagai New York Agreement.

Kesepakatan itu menjadi dasar penyerahan kekuasaan atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), lalu pada 1963 diserahkan kepada RI sambil menunggu hasil penentuan pendapat rakyat (plebisit).

Penentuan pendapat rakyat atau Pepera pun kemudian diadakan untuk memberikan kesempatan kepada warga Papua untuk memilih apakah akan tetap berada di dalam wilayah RI atau tidak.

Pada 1969, Pepera dilaksanakan dengan melibatkan 1.025 orang sesepuh Papua, yang menyatakan tetap bergabung dengan RI.

Juni 27, 2010 - Posted by | Pepera |

6 Komentar »

  1. Ayah saya anggota dewan musyawarah pepera, tidak ada perhatian Pemerintah Indonesia, malah tokoh2 pepera banyak udah meninggal dunia anak2nya melarat di republik indonesia

    Komentar oleh jan numberi | Juli 9, 2010 | Balas

  2. bulan lalu saya baca di cepos tgl lupa,tapi ada komentar ka.disosial kabupaten jayawijaya yang mau alokasi dana rp 500juta utk berikan tunjangan bagi anggota dewan musyawarah pepera yang masih hidup dan ahliwarisnya di kab jayawijaya wamena itu yang perlu dihargai , kalau boleh didukung oleh Gubernur Prop Papua dan Papua Barat sedangkan surat keputusan anggota dewan musyawarah yang ditandatangi Pak Bas Suebu ,dengan tunjangan waktu itu Rp700 ribu aja ,skarang uda mubasir, dimana hati nurani mereka, 1025 org mewakili orang Irian Barat waktu itu,Bertentangan dengan new york Agreement ,one men one voice. jadi saya saksi hidup anak anggota dewan musyawarah pepera, aduh ceritanya panjang sekali kalah itu kami di manokwari, disaat terjadi OPM dibawah Ferry Awom menyerang arfai Manokwari, ketika itu saya di SMPn kelas tahun 1965, sekarang demo tolak OTSUS saya secara akal sehat mendukung artinya saya susah di tanah kelahiranku sendiri.

    Komentar oleh jan numberi | Juli 9, 2010 | Balas

  3. Pikiran saya, bahwa OTSUS baik tapi prakteknya/pelaksaanaannya di Executif dan Legislatif kurang baik di Propinsi Papua dan Papua barat, prediksi saya pribadi saat ini OTSUS tinggal 16 tahun, sd. selesai OTSUS kebanyakan orang Papua akan jadi susah dan menderita ,dalam kurung waktu sembilan tahun udah susah klu ditambah 16 tahun tidak perlu saya komentar, tapi sebenarnya ada solusinya…….. bagi saya itu yang bisa menangkat harkat dan martabat orang Papua

    Komentar oleh jan numberi | Juli 9, 2010 | Balas

  4. inti permasalahan saat ini di Tanah Papua :
    a.Persaingan hidup (antara papua dan non papua disemua aspek kehidupan ,kondisi real dpt dilihat saat ini)
    b.Mengaliranya sdr.2 non Papua di tanah Papua hingga menutup semua mata pencaharian hidup yang dengan sendirinya mematikan orang Papua.
    c.harkat dan martabat orang Papua sudah tidak dihargai oleh sdr2 non Papua, dan bila berjalan terus akan menimbulkan masalah/kerikil2 tajam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

    Komentar oleh jan numberi | Juli 9, 2010 | Balas

  5. tahun 1965, ayah saya Agen Pertamina di Manokwari, Pepera tahun 1969 karena ayah punya uang selalu didekati aparat dari kepolisian dan sampai angkatan darat bahkan RPKAD (Skrg KOPASUS),untuk apa butuh Bahan Bakar minyak, dan uang rokok, disamping itu ayah sebagai tokoh masyarakat yang selalu membangung komunikasi yang baik dengan tokoh2 masyarakat lainnya,itu pun selalu dengan ada uang yang keluar, Pepera waktu itu Pemda manokwari (Bupati SD.Kawab) berikan memo 200 drun premium dipakai utk kelancaran Pepera, sampai sekarang belum bayar, artinya Pemerintah Indonesia punya hutang kepada kita, ayah meninggal agustus 1979, saya suruh pikul jenasah jalan kaki dari jl.brawijaya sampai di pasir putih, dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat manokwari. pendek cerita buat baik kepada Pemerintah Indonesia percuma kita tidak akan dihargai, ini koreksi untuk Pemerintah kala itu belum bagus ekonominya tapi skarang udah bagus belum juga bayar hutang bensin 200 run kepada saya selaku ahli waris karena 1 suara ayah saya Irian barat intergrasi dengan indonesia, sedangkan gerakan merah putih berdirinya di Manokwari ayah yang sponsor dana ada bapa yenu, trus stefanus samberi bawa ke jayapura skarang banyak orang bicara gerakan merah putih, jangan terlalu cari muka karena hidup dengan cara memakai gerakan merah putih untuk makan tuhan tidak suka, makashi

    Komentar oleh jan numberi | Juli 9, 2010 | Balas

    • Jan numberi. ko pake nama ko pu bapa jadi…sekarang ko posisi dimana. mari tong baku bantu untuk luruskan permasalahan ko pu bapa. sa tau dulu ko bapa tinggal di Jl. Yos Sudarso Manokwari. sekarang tong bicara empat mata dan mari kita luruskan.

      Komentar oleh anak Bintuni | Juli 16, 2010 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: