West Papua Today

Jangan pernah lupa dengan Sejarah

Kaukus Parlemen untuk Solusi Masalah Papua

JUBI – Otonomi Khusus dan kebijakan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di Papua belum mampu menjawab rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hak-hak dasar dan aspirasi orang Papua sering tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah pusat.

Berbagai aksi terus dilakukan berbagai pihak yang mengatasnamakan masayrakat. Keberadaan kelompok, seperti Koalisi Masyarakat Peduli Keadilan dan Keberanaran tidak dipahami sebagai gejala permukaan untuk mencari tahu akar persoalan menyangkut hak-hak dasar dan orang Papua. Yang muncul malah stigmatiasi yang justru mengaburkan dan memendam persoalan sesungguhnya.

Sebut saja, mutu pendidikan, kesehatan (HIV/AIDS), dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakpuasan masih terasa seputar lowongan kerja, jabatan dan posisi dalam berbagai jenjang. Putra daerah diremehkan dan dinilai belum layak memimpin masyarakatya. Ini baru sejumlah kecil dari aneka masalah yang terbentang selama tahun-tahun sebelumnya.Terhadap semuanya, kita tidak ingin keadaan lebih memburuk di tahun 2010. Kita ingin ada jalan keluar dan langkah maju bagi penyelesaian. Kita ingin melihat tanggapan nyata pemrintah daerah dan pusat dengan membuka ruang dialog, bukan monolog.

Banyak masalah melatarbelakangi lahirnya Kaukus Parlemen Papua (KPP) DPR-RI. Sebuah lembaga semacam rumah aspirasi khusus yang menangani dan menjembatani masalah-masalah di Bumi Cenderawasih. Masalah-masalah yang selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Kaukus Parlemen Papua merupakan kumpulan sejumlah anggota DPR-RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Jumlah anggota sebanyak 21 orang, yakni DPD Provinsi Papua Barat 4 orang, DPD Provinsi Papua 4, DPR RI asal Papua 10 dan Papua Barat 3 orang.

JKPP sebelumnya telah dideklarasikan di Ruang Pers Gedung MPR/DPR RI pada 8 Oktober 2009 dengan nama ?gKaukus Daerah Tertinggal. Deklarasi dihadiri anggota DPR dan DPD, di antaranya Farouk Muhammad (NTB), Jacob Jack Ospura (Maluku), Abraham Liyanto (NTT), Mervin Sadipun Komber (Papua). Juga anggota DPR, di antaranya Saleh Hussein (Fraksi Hanura/NTT).

Lembaga ini dibentuk sesuai Tata Tertib DPR RI, Pasal 2003-2005 menyebutkan, setiap anggota DPR RI dapat membentuk rumah aspirasi.Fungsi lembaga ini: mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah agar terencana dan terfokus.

Kami punya legalitas untuk mendesak pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat, sebab KPP terbentuk berdasarkan Tata Tertib DPR-RI Pasal 2003 -2005,?h kata Anggota DPD utusan Papua Barat, Sofia Maipauw, saat tatap muka dengan MRP dan beberapa utusan masyarakat di Jayapura, November lalu.

Sofia menuturkan, legalitas itu bisa memayungi ia dan rekan-rekan untuk merundingkan berbagai permasalahan di Papua dengan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.Lembaga ini akan menghimpun semua informasi dan temuan selama di Papua.Berbagai persoalan yang ditemukan akan dipresentasikan dan dijadikan masukan bagi Kaukus yang akan diserahkan ke pemeintah pusat, sambungnya.
Sebelumnya, Kaukus Daerah Tertinggal, DPD dan DPR juga meminta pemerintah bersikap adil dalam pendapatan tahunan PT. Freeport sekitar Rp 8 triliun. Sebab, selama ini yang masuk dalam APBD hanya Rp 300 miliar. Sementara bagian terbesar masuk kas pemerintah pusat.
Freeport dan yang terlibat dalam perusahaan itu memang sudah sejahtera. Tapi, untuk rakyat Papua secara keseluruhan sama sekali tidak. Padahal, selain kekayaan Freeport, dengan lima juta hektar tanah pertanian, jika setiap kepala keluarga memiliki lima hektar, dalam setahun rakyat Papua bisa makmur. Untuk itu perlu rencana pembangunan yang konkret atau investor yang peduli, tandas Anggota DPD utusan Papua, Tonny Tesar.

Sofia juga berpendapat, pembangunan prasarana di seluruh Papua saat ini dengan rencana anggaran Rp 2 triliun masih belum bisa optimal. Anggota DPD dan DPR dari Indonesia Timur ini minta dukungan pers bagi upayanya membawa aspirasi rakyat. Kami menyadari, perjuangan rakyat tanpa dukungan pers, tidak akan berhasil,hujar Sofia yakin. Menurut aktivis ini perempuan ini, jika masyarakat Papua mengingankan adanya dialog, harus bermain cantik. Dialog, katanya, memungkinkan menyampaikan aspirasi dasar masyarakat Papua. “Jangan kekhawatiran menghambat perjuangan,” tegasnya.

Ketua Kaukus Parlemen Papua DPR-RI, Paskalis Kossy mengatakan, dukungan doa dan motivasi akan membuka jalan membangun Papua. “Kami butuh dukungan rakyat Papua bagi tersalurkannya aspirasi kepada pemerintah pusat,” katanya.

Paskalis menuturkan, setiap aspirasi selama kunjungan di Papua akan ditampung dan diteruskan sesuai mekanisme dan aturan.“Kami hanya menjembatani permasalahan yang dibicarakan untuk disampaikan pada pemerintah pusat sesuai kewenangan dan fungsi kami,” katanya.

“Kami bukan malaikat, namun dengan kewenangan sebagai anggota DPR-RI dan anggota DPD asal Papua, kami bertekad memperjuangakan aspitrasi ini,” sambung Kossy, yang dibenarkan Anggota DPD-RI asal Papua Barat, Sofia Maipauw. Tatap muka dengan para Muspida di Papua juga dilakukan dengan Muspida Papua Barat.

Aspirasi untuk dialog merupakan keinginan rakyat Papua, sehingga perlu diketahui pemerintah pemerintah pusat. Yang penting tetap dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia.

Senada dengan itu, Anggota DPD RI utusan Papua Barat Mervin Sadipun Komber mengungkapkan, KPP dibuat sebagai respons terhadap capaian Otonomi Khusus yang belum signifikan. Kehadiran Kaukus Parlemen juga dilatari belum tertuntaskannya permasalahan Papua berbagai lembaga di Papua,seperti Pokja Papua, ujarnya kepada Jubi usai Pembukaan Rapat Kerja DPP Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) di Merauke, 23 Oktober lalu.

Banyak ahli berbicara masalah Papua, tetapi belum memberikan solusi yang baik. Jadi, kita perlu duduk bersama karena kebutuhan itu sangat terasakan selama ini,” ujarnya.

Kaukus Parlemen, juga akan membuat rumah aspirasi untuk menampung permasalahan di daerah sehingga dapat diketahui. Aspirasi itu selanjutnya digodok dan dipilah-pilah sesuai domain masing-masing: pemerintah pusat dan provinsi.

Menurut Mervin, Otonomi Khusus yang identik dengan uang itu tidak akan dapat mengubah nasib orang Papua selama pemerintah pusat dengan masyarakat Papua tak pernah berunding bersama. Pemerintah pusat mesti mengakomodir kebijakan-kebijakan dalam Otsus. Dialog itu bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Selama ini ada usulan dialog,namun tidak ada rumusan tentang apa yang mau didialogkan.Input dari daerah akan menjadi bahan yang dibahas dengan seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah. Sasarannya, mendapatkan peta jalan bagi perbaikan Papua.

Mervin memandang aspirasi pemekaran di sejumlah daerah di Papua, terutama wilayah selatan, sah-sah saja selama sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Lain halnya, jika pemekaran hanya untuk membagi-bagi Papua tanpa memperhatikan perwilayahan adat.

Pemekaran Papua bagian selatan adalah aspirasi lama, namun akan menjadi agenda utama yang akan dibahas Kaukus Parlemen.Secara khusus, saya menyemangati rekan-rekan bahwa suka-tidak suka, Papua Selatan harus dimekarkan,katanya.Sementara pemekaran daerah lain, akan dibahas secara bertahap guna menghilangkan kesan sekadar membagi-bagi wilayah.

Pemberian Otonomi Khusus merupakan jawaban atas aspirasi merdeka.Konsekuensinya,harus ada perlakukan khusus di berbagai lini kehidupan.Termasuk posisi kepemimpinan orang asli Papua dalam jabatan-jabatan pemerintahan.Dialog Jakarta-Papua merupakan isu utama dan strategis yang harus segera dilakukan Isu lain yang harus masuk agenda adalah Pemekaran Wilayah Papua dan Papua Barat, Rekonstruksi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta Judicial Review Pasal 6 Ayat (2) Undng-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus.

Bagi Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut, di kalangan masyarakat Papua sendiri masih ada persoalan internal dan salah persepsi, karena itu perlu pradialog (dialog internal) terlebih dulu untuk menyatukan persepsi. Pemerintah juga banyak melanggar Otonomi Khusus. Undang-undang yang diterapkan di Papua tumpang-tindih. Omong kosong kalau bicara Otonomi Khusus, lalu pememrintah seenaknya mengambil tanah adat, katanya

Mei 31, 2010 - Posted by | Autonomy, Development

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: