IPWP dan ILWP tidak didukung oleh Parlemen Eropa

Jayapura (SN)- Dukungan Uni Eropa terhadap perjuangan International Parliamentary for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP) untuk memuluskan Papua Merdeka dibantah oleh mantan Dubes RI untuk Belgia dan Luxemberg, Najib Riphat Kesuma. Dalam jumpa persnya di Swissbell Hotel Kota Jayapura, Najib mengatakan bahwa deklarasi IPWP dan ILWP di Brussels pada tanggal 26 Januari 2010 hanya dihadiri segelintir orang. Anggota Parlemen Uni Eropa yang menghadiri deklarasi hanyalah Carolin Lukas (anggota parlemen Eropa dari Inggris-Red), Theys Berman (anggota Parlemen dari Belanda-Red). Hal ini menunjukan bahwa propaganda ILWP dan IPWP menjual isu Papua tidak laku karena hanya direspon oleh 2 dari total 736 anggota parlemen Uni Eropa.

Wartawan Asing Jual Isu Papua

Masih berlarutnya konflik dan aksi separatisme di Papua, disinyalir tidak terlepas dari campur tangan pihak asing. Ditangkapnya dua wartawan TV A Mano Perancis, Baudoin Koenlag dan Carole Helene Lorthtois pada Selasa (25/5/2010). ketika sedang meliput aksi unjuk rasa aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di depan Gedung DPR Papua, semakin menguatkan dugaan ini Manurut informasi, kedua jurnalis asing tersebut mengambil gambar unjuk rasa, untuk keperluan pembuatan film tentang Indonesia yang berjudul Indonesia Hari Esok.

Ruben Magai Siap Satukan Pemuda Papua

Calon Ketua KNPI Papua periode 2010-2013, Ruben Magai S.Ip mengaku siap menyatukan pemuda/pemudi Papua untuk berkreasi lebih jauh dan berperan aktif dalam pembangunan. Diyakini bahwa meski banyak terdapat perbedaan, hal tersebut dianggap menjadi satu tantangan untuk bagaimana mempersatukan perbedaan yang ada.

Mewaspadai Kepentingan Imperialisme Barat di Balik Isu Referendum Papua

By : Era Muslim
Setelah meredanya konflik Aceh paska MoU Helsinsky, kini tidak bisa di pungkiri adanya gejolak yang kembali menyeruak ke permukaan di Papua. Dan intensitas gejolak lebih besar dalam bentuk aksi-aksi politis yang dilakukan elemen sipil dan bukan dari elemen sipil bersenjata (sayap militer dari gerakan OPM). Seperti demontrasi besar yang terjadi pada tanggal 18 Juni dan kemudian dilanjutkan aksi ribuan warga papua pada tanggal 8 Juli 2010.

USAID Dukung Program Pemberdayaan Masyarakat Lokal Mimika

Lembaga pembangunan internasional Amerika Serikat atau United States Agency for International Development (USAID) memberikan dukungan penuh terhadap program pemberdayaan masyarakat lokal di Mimika, Papua.

Mission Director USAID, Walter North kepada ANTARA di Timika, Selasa, mengatakan, sejak 2007 lembaga tersebut telah membantu program pemberdayaan masyarakat lokal di Mimika dan memberikan dukungan dana sebesar 1 juta dolar AS.

Aktivis HAM Bahas “Heboh Papua”

Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial dan Tifa menggelar Diskusi bertajuk “Dialog Jakarta-Papua sebuah keniscayaan” sekaligus meluncurkan buku berjudul Heboh Papua.

GMPI: Penanganan Masalah Papua Harus Tuntas

Penanganan masalah Papua harus diselesaikan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemuka-pemuka masyarakat, dan tokoh-tokoh agama yang berada di daerah Papua secara tuntas, kata Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Habelino Sawakih.

Musyawarah Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang kegagalan Otsus

Kegagalan pemerintah pusat dalam menerapkan Otonomi Khusus (Otsus)  di Tanah Papua harus segera direspon, salah satunya dengan opsi peningkatan status UU Otsus. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alue Alua di sela-sela sambutannya dalam membuka Musyawarah MRP dan Rakyat Asli Papua di Kantor MRP Kotaraja Rabu (09/06).

Pencabutan Isu Papua Tunjukkan AS Bersahabat dan Hormati Kedaulatan NKRI

Keputusan Kongres Amerika Serikat (AS)dalam mencabut isu Papua dalam RUU Apropriasi HR 3057, yang antara lain mempertanyakan keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tahun 1969, menunjukkan prestasi diplomasi Indonesia, dan niat AS yang bersahabat serta menghormati kedaulatan NKRI, kata seorang pengamat masalah internasional LIPI.

Sikap Dualisme Vanuatu dalam persoalan Papua

Penerapan kebijakan luar negeri Indonesia “Look East Policy” dan “a Million Friends and Zero Enemies” menjadi dasar bagi Indonesia untuk memfokuskan dan meningkatkan hubungannya dengan Negara-negara dikawasan Pasifik khususnya dengan Vanuatu.