West Papua Today

Jangan pernah lupa dengan Sejarah

GMPI: Penanganan Masalah Papua Harus Tuntas

Penanganan masalah Papua harus diselesaikan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemuka-pemuka masyarakat, dan tokoh-tokoh agama yang berada di daerah Papua secara tuntas, kata Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Habelino Sawakih.

Munculnya berbagai konflik di Papua karena akar persoalan belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah bersama masyarakat Papua, seperti masalah marginalisasi orang Papua, pelanggaran Hak Azasi Manusia dan lainnya terkait kasus kekerasan yang muncul belakangan ini, katanya di Jayapura, Minggu.

“Contohnya kasus penembakan yang terjadi di areal milik PT Freeport Indonesia di Timika, yang masih saja terjadi. sudah banyak kejadian yang cukup memprihatinkan kita sebagai anak bangsa,” kata Habel.

Mantan ketua Senat Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua ini menambahkan, Papua memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Karena Papua merupakan provinsi yang menyandang status Otonomi Khusus berdasarkan undang-undang nomor 21 Tahun 2001.

“Untuk itu, penanganan Papua menuntut sikap cerdas, bijak, dan tulus, serta pendekatan hukum guna mengungkap pembunuhan yang terjadi di Provinsi paling timur Indonesia,” ujarnya..

Menurut Habel Sawakih, timbulnya permasalahan di Papua terjadi karena kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Tanpa adanya niat baik dan platform yang sama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Papua untuk menuntaskan masalah-masalah mendasar orang Papua, maka akan terjadi konflik,” katanya.

Habel Sawakih menilai, stabilitas politik dan keamanan di Papua sangat rapuh, sehingga kejadian-kejadian kecil bisa dipakai untuk sebuah isu politik yang besar.

“Semua kelompok bisa bermain di Papua,” ujarnya.

Untuk itu lanjutnya, agar rakyat Papua bisa menikmati hidup yang aman, maka pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Papua harus benar-benar berkomitmen untuk menjalankan empat agenda utama Otonomi Khusus.

“Yakni pembenahan yang tuntas sistem pendidikan dasar dan kesehatan yang masih sangat memprihatinkan, serta mendorong tumbuh berkembangnya ekonomi kerakyatan agar rakyat Papua merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” lanjut Habel.(KR-MBK/K004)

Source : ANTARA News

Juli 19, 2010 - Posted by | Autonomy, Conflict, Culture |

1 Komentar »

  1. saya sangat setuju bahwa penyelesaian konflik di Papua harus diselesaikan dengan duduk satu meja, jangan gunakan sistim yang arongansi kekuasaan, harus menggunakan akal sehat sehingga persoalan dapat diselesaikan, kita semua harus sepakat untuk selalu menciptakan rasa aman,nyaman dan tenteram jangan suka membakar keadaan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok (jangan dikemas dengan politik)

    Komentar oleh Minsar Hutabalian,SH | Juli 19, 2010 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: