West Papua Today

Jangan pernah lupa dengan Sejarah

Permasalahan Di Papua

Written by Lambang Triyono,
Setelah perdamaian Aceh berhasil digulirkan, kini perhatian hendaknya tertuju ke Papua. Daerah ini masih belum mendapat perhatian dan langkah penyelesaian konflik secara berarti, meskipun sejak lama, dan hingga sekarang, konflik masih terus berlangsung disana.

Papua merupakan salah satu daerah konflik separasi, atau pemisahan diri di Indonesia, seperti Aceh di masa lalu. Namun, tidak seperti di Aceh, konflik separasi disini memiliki karakteristik dan dinamikanya tersendiri. Memang keberhasilan perdamaian di Aceh menggoda dan mendorong kita untuk meneruskannya di Papua. Tetapi, keberhasilan di Aceh tidak mudah begitu saja kita terapkan di Papua, karena perbedaan karakteristik dan dinamika konfliknya, meskipun berbagai peluang perdamaian tetap ada.

Konflik separasi di Papua telah berlangsung cukup lama, sejak Papua pertama kali bergabung secara resmi menjadi bagian dari Indonesia, tahun 1969. Terdapat kelompok-kelompok dan sejumlah tokoh masyarakat di Papua tidak mau bergabung, menginginkan Papua berdiri sebagai negara sendiri. Sebagian besar kelompok dan tokoh itu kemudian bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang hingga kini masih eksis dan terus berjuang, bahkan dengan kekerasan senjata dalam memperjuangkannya.

Secara resmi Papua memang bagian Indonesia, dan PBB pun telah mengakuinya dalam penggabungan tahun 1969 itu. Bersama dengan kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh Papua lain yang mendukung penggabungan itu, pemerintah Indonesia sejak itu melancarkan berbagai pembangunan ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan kebudayaan disana, sebagaimana dilakukan di daerah-daerah lainnya. Hanya saja, respon, dinamika dan keberhasilannya sangat berbeda dengan daerah-daerah lain, salah satu sebab utamanya karena masih adanya resistensi dan konflik separasi disana.

Konflik separasi di Papua, dengan OPM sebagai motor penggerak utama, masih terus berlangsung hingga sekarang, belum mendapat penanganan perdamaian khusus dari pemerintah Indonesia. Sesudah tahun 1969 itu, pemerintah Orde Baru melancarkan pembangunan terpusat, atau tersentralisasi, yang dalam pelaksanaanya di Papua dilakukan sambil terus menerus mengawasi dan menekan konflik yang muncul, terutama terhadap OPM, seringkali disertai dengan kontak senjata. Pendekatan keamanan bersenjata ini terus dilakukan hingga akhir pemerintah Orde Baru, tahun 1998.

Selain itu, akibat sentralisasi pembangunan, atau gowth pole dan ekstraksi sumberdaya berlangsung selama ini, juga muncul konflik lain disebabkan kesenjangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi di masyarakat. Salah satu paling menonjol adalah konflik antara pendatang (migrant) dan penduduk asli Papua. Masalah ini menjadi bagian tersendiri dalam konflik yang berlangsung di Papua selama ini.

Masalah kesenjangan dan ketidakdilan, diakibatkan oleh sentralisasi pembangunan berlangsung selama ini, menambah bobot masalah konflik di Papua, bukan hanya terkait masalah separasi, atau kelompok OPM saja, tetapi juga terkait dengan masalah resistensi dan gerakan politik lain menuntut keadilan sosial ekonomi, yang tuntutannya sangat beragam di masyarakat Papua. Berkaitan dengan kelompok-kelompok ini, gerakan dan resistensi politik cukup beragam ini, kita juga penting mencermatinya untuk pembangunan perdamaian di Papua.

Maret 26, 2010 - Posted by | Opinion |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: