West Papua Today

Jangan pernah lupa dengan Sejarah

TINJAUAN PEMBANGUNAN DI PAPUA

Alur pikir bagaimana yang digunakan menelah krisis pembangunan di Tanah Papua?… Pertanyaan ini perlu dijawab secara gambarang, sebab bila tak jelas dan diragukan hanya akan membuat “kabur air”. Selama ini telah banyak alur pikir, aneka ragam model dan paradigma pembangunan yang telah dipakai di Tanah.

Papua, yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengubah kehidupan masyarakat Papua ke arah perbaikan yang lebih maju, tetapi tidak maju-maju juga. Berbagai ukuran dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan baik dari sisi ekonomi maupun sosial budaya dan politik. Tetapi sesungguhnya model terapan tersebut merupakan terjemahan dari ancangan suatu pola dan konsep panutan kebijakan pembangunan. Kini, dengan semakin menguatnya keinginan memandirikan daerah dalam konteks Otonomi Khususnya di Papua, mengharuskan adanya adaptasi model dan paradigma pembangunan yang lebih adil, demokratis, dan manusiawi, menggeser paradigma lama yang terbukti tidak memberi garansi memuaskan Masyarakat setempat. Dalam hal pembangunan dipandang sebagai suatu proses multidimensi yang berlangsung secara seimbang antara perubahan-perubahan dalam struktur sosial dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan penyikapan yang arif bukan menurut penguasa saja, melainkan masyarakat setempat patut diajak bicara.

Sejarah pembangunan daerah di Tanah Papua dalam kurun waktu 30-an tahun, lebih dipengaruhi oleh paradigma pertumbuhan yang sentralistis ketimbang paradigma kesejahteraan yang memihak rakyat Papua. Oleh karena itu, dipertanyakan kembali: masih relevankan para-digma pertumbuhan dalam proses pembangunan di Tanah

Papua? Untuk mencoba menjawabnya, perlu merenungkan kembali dan mengkaji konsepsi pembangunan yang harus dikembangkan di tengah tingginya intensitas per-ubahan dewasa ini, memasuki era otonomi khusus di abad informasi. Dalam kondisi dilemmatis, di mana pada satu sisi, prinsip otonomi khusus dengan kemandiriannya harus dikom-petisikan dengan kemajuan global, sementara di sisi lain masyarakat di Tanah Papua saat ini umumnya masih terkondisikan dalam tingkat produktivitas rendah dan kalah bersaing. Sebagaimana diketahui bahwa kemajuan dunia dewasa ini telah meng indikasikan beberapa faktor seperti: rotasi perkembangan teknologi dengan rentang waktu pendek, teknologi informasi canggih, per-dagangan bebas, primary service, good governence, high cempetition. Indikasi tersebut seringkali menjadi dasar acuan kebijakan pembangunan yang dipercepat. Padahal, memacu pertumbuhan dengan memanfaatkan nilai-nilai dari luar, jelas berada dalam takaran keraguan.

Munculnya gugatan terhadap keabsahan paradigma pertumbuhan akhir-akhir ini terutama dalam membangun masyarakat secara materil, karena dilatari munculnya banyak fenomena yang menimbulkan berbagai masalah. Salah satu aspek–nya adalah ketika pembangunan diidentikkan dengan pertumbuhan yang mengede-pankan prinsip trickle down effect dan spread effect, ternyata telah menghasilkan konglomerasi di satu pihak dan kemiskinan di pihak lain. Sementara itu, ketika pembangunan diidentikkan dengan modernisasi, menimbulkan pola-pola pengembangan yang cenderung bersifat memaksa dan berimplikasi pada tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi. Akibatnya, banyak nilai-nilai tradisional yang memiliki potensi riil untuk mendorong pengembangan masyarakat menjadi teralienasi dan kehilangan daya rekatnya. Sesungguhnya, konsepsi pembangunan tersebut tidaklah sebatas eufimisme dari pertumbuhan atau modernisasi dengan parameter ekonomi serta kemajuan fisik dan material semata, melainkan lebih dari itu diperlukan aspek-aspek non material yang mencakup pembentukan dan pengembangan keseluruhan sikap-sikap sosial dalam masyarakat. Pencerminan terhadap konsepsi pembangunan yang mengemukan di Tanah Papua dalam beberapa kurun waktu ternyata menjadi landasan yang mengilhami pencerahan para perencana pembangunan dalam mendesain pembangunan.

Seiring dengan bergulirnya agenda reformasi sebagai respon terhadap krisis multi-dimensi yang mewarnai proses pembangunan, maka pemerintah telah menggariskan langkah-langkah kebijakan pembangunan yang meliputi empat tahapan yaitu : penyelamatan (rescue); pemulihan (recovery); pemantapan (stabilization); dan pembangunan (development). Dalam pelaksanaannya, diarahkan pada upaya pening-katan kapabilitas lokal dalam konteks otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab menuju ke otonomi khusus. Dengan demikian, desain model pembangunan bersifat makro-sektoral dan mikro-spasial sesuai kondisi daerah di Tanah Papua, meng-kombinasikan paradigma dan teori pembangunan dari berbagai aliran.

Merujuk pada hal-hal di atas, maka ancangan pembangunan di Tanah Papua ke depan, perlu diantisipasi dengan melakukan restrospeksi dan evaluasi kritis untuk menemukan perspektif solusinya. Dalam hal ini, dilakukan deskripsi tentang issu-issu pembangunan strategik dan analisis terhadap aspek-aspek analisis historis, yang meliputi tiga tahapan paradigma dan aliran teori pembangunan yang pernah dan sedang dianut sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi.

MULTIPLY.COM

Maret 30, 2010 - Posted by | Development |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: