West Papua Today

Jangan pernah lupa dengan Sejarah

Dinamika konflik Di Papua Pada Era Transisi

Written by Lambang Triyono,
Politik di Indonesia berubah sejak tahun 1999, berkembang demokratisasi di Tanah Air dalam politik lebih bebas dan terbuka. Selain itu, juga bergulir desentralisasi, transfer otoritas politik dari pusat ke daerah, disertai pula dengan pembangunan yang lebih terdesentralisasi di daerah. Perubahan ini juga ikut membawa dinamika konflik tersendiri di Papua.

Daerah dan masyarakat Papua merespon perubahan politik di pusat, atau transisi demokrasi di tingkat nasional itu, secara khusus. Efek demonstrasi (demonstration effects) dari kemerdekaan TimTim, dan juga naiknya tuntutan Aceh merdeka, juga bergema di Papua. Tuntutan merdeka meningkat pada tahun-tahun 1999-2001, sehingga OPM mendapat peluang politik lebih terbuka, meski tidak semua kelompok dan tokoh-tokoh disana menginginkannya. Ditengah keterbukaan politik dan tuntutan merdeka terus meningkat, muncullah kemudian jalan baru untuk Papua, yaitu Otsus (otonomi khusus) Papua.

Otonomi khusus Papua, digulirkan sejak pemerintahan presiden Gus Dur, meski tidak semua tokoh dan elit politik tingkat nasional menyetujuinya, memberi solusi tersendiri pada dinamika politik dan konflik meningkat di Papua. Tokoh-tokoh politik, pemerintahan dan masyarakat sipil di Papua merespon positif inisiatif politik ini, meski posisinya terjepit, antara kelompok pro-merdeka (OPM) dan pro-integrasi penuh. Sejumlah tokoh sipil dan akademisi di Papua menjawab peluang ditawarkan pemerintah pusat itu, bernegosiasi dengan tokoh-tokoh pusat, lalu lahirlah Otonomi Khusus untuk Papua, dibawah UU Otsus No. 21/2001.

Dengan adanya Otosus Papua, memberi prospek tersendiri bagi perdamaian Papua, meskipun dalam pelaksanaannya belum efektif, dan secara khusus belum memberi perhatian pada masalah perdamaian di Papua. Sebagaimana ditekankan dalam UU No. 21/2001, Otsus Papua memiliki mandat khusus memajukan penduduk asli Papua. Berbagai lembaga dibentuk untuk menjalankan mandat ini, seperti MRP (Majelis Rakyat Papua), bersama dengan Pemerintah Propinsi, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Dengan itu, berbagai masalah ketidakadilan pembangunan berkaitan dengan penduduk asli Papua, bahkan mungkin konflik di Papua bisa diatasi melalui Otsus.

Tetapi, dalam pelaksanaanya Otsus sendiri belum efektif menjawab problema yang ada. Meskipun ada alokasi dana khusus untuk Otsus, dari APBN dan APBD, tetapi dalam pelaksanaannya, termasuk lembaga-lembaga Otsus yang ada, masih sangat lemah, belum menjangkau penduduk asli Papua, yang sebagian besar tinggal di kampung-kampung dan distrik-distrik (setingkat kecamatan) itu.

Sementara Otsus berjalan, desentralisasi juga berjalan, bahkan lebih besar mendapat perhatian pusat. Selain itu juga, muncul masalah dalam Otsus sehubungan dengan pemecahan Papua menjadi tiga propinsi, yaitu Papua, Irian Jaya Barat (Irjabar), dan Irian Jaya Tengah, yang meski terakhir ini belum terealisasi tetapi terus mengemuka, terutama dengan semakin banyaknya pemekaran kabupaten di bagian tengah Papua. Masyarakat Papua sendiri secara umum sebenarnya kurang suka dengan pemecahan ini, karena kosmologi ’tanah Papua’ mereka terganggu, meski pemerintah dan pejabat publik menyukainya, karena terbuka pekerjaan politik dan birokrasi lebih besar disana.

Mengharapkan perdamaian dari pelaksanaan Otsus sangat dimungkinkan karena itulah yang paling mungkin, realistis, dan diterima penduduk, sebagai pintu masuk (entry point) terbaik bisa mengatasi konflik di Papua ditengah beragam masalah ketidakadilan pembangunan, resistensi politik, dan masih terus berlanjutnya gerakan organisasi Papua merdeka (OPM). Meski mayoritas penduduk Papua, termasuk tokoh agama, tokoh adat, akademi, dan LSM, menerima Otsus dengan suka cita, menyukai mandat khusus dimiliki Otsus, namun OPM sendiri sejauh ini belum menerimanya. Perdamaian tanpa melibatkan kelompok-kelompok berkonflik, termasuk OPM, duduk dalam meja perundingan, atau meja dialog, tidak mungkin akan terealisir.

Namun, meski sangat prospektif, memberikan harapan peluang perdamaian, hal itu tidak mudah begitu saja direalisir, diperlukan langkah-langkah strategis dan prioritas khusus untuk itu. Terlebih, pemecahan Papua menjadi tiga Propinsi telah menimbulkan resistensi politik tersendiri, menjadi tantangan tersendiri bagi perdamaian Papua melalui Otsus. Selain masih adanya OPM, kelompok Pro-Otsus, atau resistensi terhadap pemecahan, juga muncul. Sementara, kelompok pro-integrasi penuh, belum sepenuhnya menerima Otsus, terutama dari kelompok migran, masih tetap mengemuka.

Dinamika konflik terkini di Papua terkait dengan kompleksitas masalah-masalah konflik di masa lalu belum terpecahkan, yaitu masih terus berlanjutnya gerakan organisasi Papua merdeka (OPM) dan masalah-masalah konflik terkini berkaitan dengan masih lemahnya Otsus ini. Masalah ketidakadilan pembangunan masih tetap muncul, terutama di kalangan penduduk asli. Sementara, pemecahan Papua menimbulkan resistensi kelompok-kelompok Pro-Otsus, yang dengan sendirinya akan didukung mayoritas penduduk asli. Sedangkan, penduduk migran akan merasa nyaman kalau lebih dekat dengan kelompok pro-integrasi penuh. Belum dapat dipecahkannya masalah-masalah ini menjadi hambatan tersendiri bagi perdamaian Papua.

Maret 26, 2010 - Posted by | Dialog |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: