West Papua Today

Jangan pernah lupa dengan Sejarah

Pelurusan Sejarah Papua

Provinsi Papua dan Irjabar2, dengan luas sekitar 3,5 kali luas wilayah pulau Jawa dan dihuni oleh 2,7 juta jiwa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, baik pribumi maupun suku pendatang, menunjukkan bahwa masyarakat Papua bukan merupakan entitas yang homogen.

Kalaupun komposisi dipersempit menjadi warga asli Papua, tetap saja struktur masyarakat terdiri dari lebih 250 suku yang menggunakan berbagai jenis bahasa yang berbeda-beda dimana satu sama lain memiliki kemandirian dan tidak mengenal dominasi suku atau etnis tertentu. Dengan mencermati karakteristik tersebut, tampaknya sangat wajar apabila tercetus secara spontan pernyataan Bupati Merauke yang menyanggah tegas bahwa isu Papua merdeka tidak mendapat tempat di wilayahnya di Selatan Papua. Lalu, apakah benar tuntutan Papua merdeka adalah keinginan seluruh orang Papua ?

Mempermasalahkan sejarah proses kembalinya Papua ke pangkuan RI bukan kali ini saja terjadi. Seiring dengan perkembangan di era globalisasi saat ini, tumbuh berkembang pula kepekaan masyarakat Papua terhadap perspektif sejarah terutama cara pandangnya dari aspek politik. Pemikiran dan cara pandang masyarakat Papua yang semakin kritis saat ini telah disemrawutkan oleh berbagai kepentingan kelompok-kelompok elite Papua yang bermain dengan mengeksploitasi masyarakat lokal sehingga menyebabkan konflik di Papua semakin kompleks dan berkepanjangan. Hal ini juga diperparah dengan munculnya berbagai pihak baik sebagai individu maupun kelompok LSM yang walaupun notabene bukan orang Papua asli tapi dengan berbagai kepentingannya secara terang-terangan memposisikan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah RI dan selalu mendukung separatis dalam memunculkan isu yang kontra produktif tentang Papua. Melihat Papua dari perspektif sejarah, Ottis Simopiaref, salah satu tokoh pro Papua merdeka yang meminta suaka ke kedutaan Belanda di Jakarta dan berdomisili di Belanda sejak Maret 1984, menyatakan bahwa Papua tidak memiliki garis paralel dalam perkembangan sejarahnya dengan NKRI sejak masa pendudukan Belanda sehingga mendasari keinginan rakyat Papua untuk memerdekakan wilayahnya lepas dari NKRI.(Ottis Simopiaref, Karkara tahun 2000) Benarkah demikian ?

Boven Digoel, salah satu wilayah di Papua yang saat ini sudah menjadi sebuah Kabupaten merupakan tempat yang bersejarah. Ketika pada tahun 1933, Soekarno dikirim ke tempat pembuangan di Ende, Flores, dua tahun kemudian pada Januari 1935, Mohammad Hatta dan beberapa tokoh pergerakan nasional lainnya dibuang ke Boven Digoel. Sekembalinya dari pembuangan, melalui perjuangan yang panjang, sejarah menunjukkan bahwa Soekarno-Hatta telah tampil sebagai proklamator kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Boven Digoel yang digambarkan sebagai tempat yang terpencil dan menyeramkan di tengah hutan belantara, pada kenyataannya sudah memiliki andil dalam memberikan dorongan inspiratif bagi tokoh proklamator mengantarkan NKRI mencapai kemerdekaannya. Dan ketika diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk bukan berdasarkan atas kesukuan, ras, bahasa atau agama tertentu, namun terbentuk berdasarkan atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Dengan demikian jelas Papua merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan RI sebagai konsekuensi logis dari azas uti possidetis juris (batas wilayah Negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum Negara tersebut merdeka). Hanya karena Belanda yang tetap bersikeras mempertahankan Papua sebagai salah satu wilayah pendudukannya sehingga dalam beberapa kali perundingan RI-Belanda tidak pernah mencapai kesepakatan.

Di Papua juga dikenal beberapa tokoh lokal, seperti Silas Papare kelahiran Serui 18 Desember 1918, yang memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi. Begitu mendengar Indonesia telah merdeka kemudian bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam Batalyon Papua pada Desember 1945 melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Silas juga mendirikan beberapa organisasi lain sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda seperti PKII (Partai Kemerdekaan Indonesia Irian) tahun 1946 dan Badan Perjuangan Irian tahun 1949, termasuk menjadi salah satu anggota delegasi RI pada Perjanjian New York 1962. Ada beberapa tokoh Papua lainnya yang berperan dalam sejarah perjuangan Indonesia sebagai Pahlawan Nasional seperti Frans Kaisiepo (1921-1979) dan Marten Indey (1912-1986)4 yang membuktikan bahwa sejak pendudukan Belanda rakyat Papua sudah menjadi bagian dari NKRI dan berjuang bersama-sama melawan Belanda.

Didorong oleh ANZAC Treaty 1948 dan Piagam PBB 1950 yang mengharuskan negara yang masih memiliki wilayah pendudukan supaya memerdekakan wilayah pendudukannya maka Belanda melakukan persiapan-persiapan untuk membentuk negara Papua Barat yang terpisah dari NKRI, membuktikan sikap pengingkaran terhadap kesepakatan dengan RI yang sudah menjadi negara yang berdaulat. Menteri Luar Negeri Belanda saat itu, Joseph Luns, menyusun program 10 tahun untuk persiapan dan pemberdayaan Papua. Selain membangun sektor pendidikan dan infrastruktur, Belanda juga mengadakan pemilihan untuk menentukan perwakilan rakyat Papua dalam wadah Dewan Papua. Tugasnya adalah membentuk komisi nasional untuk kemerdekaan, menentukan bendera, lambang dan lagu kebangsaan. Maka ditetapkanlah bendera Bintang Kejora sebagai bendera kebangsaan, burung Mambruk sebagai lambang negara dan lagu Hai, Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan. Lambang-lambang ini berlaku secara resmi berdasarkan surat keputusan Gubernur Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea tanggal 20 November 1961 Nomor 68 tentang bendera Bintang Kejora sebagai bendera kebangsaan, Nomor 69 tentang lagu Hai, Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan dan Nomor 70 tentang tata cara perlakuan bendera Bintang Kejora yang harus dikibarkan sesudah bendera Belanda, diturunkan sebelum bendera Belanda dan ditempatkan di sebelah kiri lebih rendah dari bendera Belanda.

Desain bendera Bintang Kejora sendiri dirancang oleh seorang Belanda bernama Meneer Blauwitt dengan tiga bagian warna yang terdiri dari warna merah, putih dan biru yang meniru bendera Belanda, ditambah ke-13 garis warna putih dan biru, menandakan ke-13 wilayah dalam negara Papua Barat yang akan dibentuk. Adapun lagu Hai, Tanahku Papua merupakan lagu berlirik bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diciptakan oleh salah seorang misionaris Belanda bernama Ishak Samuel Kijne. Dengan demikian, sangat tidak tepat apabila menempatkan lambang-lambang buatan Belanda tersebut sebagai lambang yang dianggap representasi kultural dan adat masyarakat Papua. Puncaknya pada tanggal 1 Desember 1961, bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan negara Papua Barat, bendera Bintang Kejora dikibarkan dan lagu Hai, Tanahku Papua dikumandangkan untuk pertama kalinya. Inilah awal mula benih fanatisme ke-Papua-an yang dengan sengaja disemaikan oleh Belanda dan masih tumbuh berkembang sampai dengan sekarang.

Clifton 18 Maret 2010

Maret 19, 2010 - Posted by | History |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: