West Papua Today

Jangan pernah lupa dengan Sejarah

Road Map Papua Dalam Penyelesaian Persoalan Papua

Road Map Papua karya peneliti LIPI Muridan S. Widjojo menjadi konsep dasar bagi penyelesaian persoalan Papua yang mendapat dukungan dari para tokoh Papua baik dalam maupun luar negeri. Dalam konsep tersebut ada empat persoalan yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan persoalan papua yakni kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi, sejarah dan status politik, serta kekerasan negara dan pelanggaran HAM .

Keempat persoalan tersebut menjadi prioritas karena untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat Papua yang telah luntur. Masalah yang bersumber pada sejarah ini tidak hanya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah pusat di Jakarta, tetapi juga ketidak percayaan pemerintah pusat kepada masyarakat papua yang selalu dianggap menyimpan semangat separatis.

Konsep Road Map Papua sendiri sudah dipresentasikan oleh LIPI kepada anggota Komisi I DPR-RI pada 18 Januari 2010, dan mendapat respon positip untuk segera ditindaklanjuti. Namun demikian, untuk mewujudkan dialog yang kondusif dan bermartabat, Ketua Komisi I DPR kemal Stamboel menyarankan pihak yang terlibat dalam dialog agar mengesampingkan prasangka negative dan tetap dalam kerangka Otsus.

Memang fakta Sembilan tahun sejak diberlakukannya UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan dana trilyunan rupiah yang telah digulirkan masih belum banyak kemajuan yang dicapai dalam mewujudkan pembangunan dan kemakmuran secara menyeluruh di Papua. Kurang seriusnya pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan UU tersebut berdampak pada semakin runyamnya penyelesaian Papua. Sudah terlalu banyak konsep dan pemikiran positip tentang penyelesaian Papua, namun karena kurangnya dukungan dan komitmen dari masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, tokoh dan pemuka adat, agama dalam mengimplementasikannya maka yang terjadi konsep tersebut hanyalah retorika.

Begitupula dengan konsep Road Map Papua sebagai formula yang baik untuk dasar dialog yang melibatkan para tokoh adat, agama, LSM, Aktifis, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat akan sia-sia hasilnya jika masing-masing pihak lebih mengedepankan ego dan kepentingannya. Hasilnya bisa diketahui yakni sama dengan pelaksanaan Otsus yang dinilai belum bisa mensejahterakan Papua. Saya sependapat dengan Ketua Komisi DPR-RI untuk mengesampingkan segala kepentingan kelompok maupun pribadi dalam dialog. Tanpa itu, sehebat dan sebaik konsep apapun akan mustahil dapat menyelesaikan persoalan Papua.

Persoalan Papua yang sudah begitu kompleks menuntut kedewasaan berpikir para stakeholders, tokoh dan pemuka adat, agama, serta aktifis Papua didalam dan luar negeri dalam menentukan kebijakan tepat yang dapat diterima semua pihak, sehingga dapat memberikan kontribusi positip dalam penyelesaian Papua.
Sam

Januari 29, 2010 - Posted by | Conflict |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: